SAHIH.CO, NEW DELHI – Pada April 2020, tuduhan terhadap kelompok muslim yang memicu sekelompok kasus Covid-19 di India dengan cepat berubah menjadi islamofobia.
Ribuan penceramah dari dalam dan luar negeri telah menghadiri pertemuan Jemaah Tabligh, gerakan misionaris Islam yang berusia hampir 100 tahun di Delhi. Narendra Modi yang memimpin Partai Bharatiya Janata (BJP), partai nasionalis pemerintah yang berafiliasi ke agama Hindu, menyebutnya sebagai “acara penyebar super Covid”.
Meme dan tagar islamofobia yang menyalahkan kelompok tersebut karena menyebarkan virus menjadi tren di media sosial, dan jaringan berita menyiarkan tajuk utama seperti “Selamatkan negara dari jihad Corona”.
India mendakwa hampir seribu orang yang menghadiri pertemuan itu karena melanggar protokol lockdown. (Delapan bulan kemudian, pengadilan telah membebaskan pengkhotbah terakhir yang ditahan, dengan mengatakan bahwa mereka telah “diadili dengan kejam” di bawah arahan dari pemerintah).
Sebagian besar dai berasal dari Indonesia, mitra dagang India. Tidak mengherankan, Indonesia mengungkapkan keresahannya atas masalah ini pada pertemuan puncak regional. Anggota parlemen negara tersebut menduga bahwa kontroversi itu digunakan untuk menodai muslim di India yang mayoritas Hindu. Seorang mantan diplomat India mengatakan ini adalah contoh “eksternalisasi” masalah domestik.
Pemadaman kecaman diplomatik India yang sedang berlangsung atas komentar ofensif yang dibuat oleh dua anggota senior BJP tentang Nabi Muhammad (keselamatan atas beliau) bukanlah pertama kalinya partai atau pemerintah Modi menghadapi kecaman global karena dugaan islamofobia.
Dua tahun lalu anggota parlemen BJP, Tejasvi Surya mendapati dirinya berada di tengah badai ketika twit 2015 tentang wanita Arab menjadi viral. Pengusaha terkemuka, pengacara, dan komentator di Dubai dan Kuwait mengutuk pernyataannya. (Surya menghapus twit itu kemudian.)
Dalam pertemuan publik 2018, Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah mengatakan bahwa warga Bangladesh yang memasuki India secara ilegal adalah “penyusup” yang “memakan negara kita seperti rayap”.
Ini memicu badai di Bangladesh yang mayoritas muslim, di mana seorang menteri senior menggambarkan pernyataan pemimpin paling kuat kedua di India itu sebagai “tidak diinginkan dan tidak mendapat informasi”. Seorang kolumnis Bangladesh menulis bahwa Shah “memiliki sejarah panjang membuat komentar yang penuh kebencian dan menghina tentang Bangladesh”.
Selama setahun terakhir, India telah dilanda tsunami pidato kebencian oleh para pemimpin radikal sayap kanan Hindu berjubah safron terhadap 200 juta komunitas muslim di negara itu. Beberapa dari mereka secara terbuka mendesak umat Hindu untuk mengangkat senjata dan berbicara tentang genosida muslim.
Di masa lalu, sayap kanan telah mengangkat momok yang disebut “jihad cinta”, sebuah teori konspirasi tak berdasar yang menuduh pria muslim mengislamkan wanita Hindu melalui pernikahan. Massa Hindu yang berjaga-jaga telah menghukum mati tersangka muslim penyelundup sapi dan menuntut boikot bisnis yang dimiliki oleh masyarakat.
Di media sosial, jurnalis dan pekerja sosial perempuan muslim telah diejek dengan kejam. Wanita muslim telah disiapkan untuk dijual dalam lelang daring palsu. Jaringan berita partisan telah menambahkan bahan bakar ke api dengan memprovokasi peserta untuk mengambil posisi ekstrem selama talk show yang melengking.
Modi telah mempertahankan keheningan dengan alasan sedang dipelajari, lambat merespons atau menyalahkan “elemen pinggiran” atas tindakan semacam itu.
Semua ini tampaknya telah mendorong umat Hindu untuk aktif secara online dan menodai muslim. Ada konsekuensi. Pada tahun 2018, seorang koki populer asal India yang bekerja di sebuah hotel Dubai dipecat karena memposting twit anti-Islam. Ketika orang India yang tinggal di Dubai mulai memposting twit anti-Jemaah Tabligh pada tahun 2020, seorang pengusaha lokal yang memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan yang berkuasa men-twit bahwa “siapa pun yang secara terbuka rasis dan diskriminatif di UEA akan didenda dan diusir”.
Kali ini juga, tidak mengejutkan, pukulan baliknya sangat sengit— 15 negara, termasuk Arab Saudi, Iran, dan Qatar, telah mengajukan protes ke India. Membuat pernyataan yang menghina Nabi jelas-jelas “melewati garis merah”, kata Talmiz Ahmad, mantan diplomat India.
Modi telah dipaksa untuk menangguhkan juru bicaranya atas pernyataannya. Ini adalah pengingat bahwa “menargetkan minoritas dengan impunitas, dan ujaran kebencian dengan sanksi resmi, akan berdampak pada reputasi global India,” catat Pratap Bhanu Mehta, seorang cendekiawan terkemuka.
Secara pribadi, banyak pemimpin BJP percaya bahwa kemarahan akan segera mereda, dan itu akan menjadi bisnis seperti biasa.
Bagaimanapun, India memiliki hubungan lama dan mendalam dengan negara-negara Teluk. Sekitar 8,5 juta orang India bekerja di enam negara Teluk yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk (GCC), lebih dari dua kali lipat jumlah orang Pakistan, tenaga kerja ekspatriat tertinggi berikutnya.
Orang India juga membentuk komunitas ekspatriat terbesar di masing-masing negara ini. Mereka mengirim pulang sekitar $35 miliar setiap tahun dalam bentuk pengiriman uang yang mendukung 40 juta anggota keluarga di rumah, banyak di beberapa negara bagian termiskin di India seperti Uttar Pradesh yang diperintah BJP. Perdagangan antara India dan negara-negara GCC sekitar $87 miliar. Irak adalah pengekspor minyak terbesar ke India, diikuti oleh Arab Saudi. Lebih dari 40% gas alam India berasal dari Qatar.
Perdana Menteri Modi sendiri telah menjadikan hubungan dengan negara-negara Teluk sebagai prioritas. “India memiliki hubungan yang signifikan dengan negara-negara Asia Barat dalam hal keamanan energi, pekerjaan orang sebagai migran, dan pengiriman uang yang mereka kirim kembali,” kata Srinath Raghavan, seorang profesor sejarah dan hubungan internasional di Universitas Ashoka .
Tapi India tidak bisa berpuas diri dan menerima begitu saja. “Ini adalah cara pandang yang rabun,” kata Ahmad, mantan diplomat yang juga penulis buku baru, West Asia at War (Asia Barat dalam Perang).” Orang India telah membangun reputasi sebagai orang yang apolitis, taat hukum, dan mahir secara teknis di negara-negara ini. Jika pembicaraan ofensif seperti itu berlanjut, majikan di Teluk bisa diam-diam mulai menjauh dari mempekerjakan orang India. Mengapa mereka mengambil risiko mempekerjakan seorang yang berpotensi menjadi fanatik?”
Kali ini pemerintah Modi, para ahli percaya, tampaknya terlambat bereaksi, tetapi tegas. “Sepertinya ada pengakuan bahwa jika hal ini terjadi mungkin ada konsekuensinya. Domestik dan politik luar negeri tidak terisolasi. Pemerintah harus mengambil keputusan. Apakah ia benar-benar ingin terlibat dalam pesta rakyat?” kata prof. Raghavan . — BBC
Penerjemah: Muhajir Julizar
Editor: Arif Rinaldi
Sumber : Saudi Gazette
